JAKARTA

Jabodetabek ‘Disekat’, Maaf-maafan Disarankan Virtual, Ini Titik Penjagaannya 

Jabodetabek ‘Disekat’, Maaf-maafan Disarankan Virtual, Ini Titik Penjagaannya 
DIJAGA KETAT - Polisi menghalau bus yang membawa pemudik.

JAKARTA— Bagi Anda yang tetap berada di Jabodetabek namun ingin bersilaturahmi dengan mengunjungi rumah keluarga, disarankan Pemerintah agar dilakukan secara virtual. Pertimbangannya, silaturahmi cenderung dilakukan ke rumah-rumah orang yang sudah tua atau lanjut usia. Padahal usia tersebut yang rentan terinfeksi virus Corona, sulit disembuhkan hingga kemudian berujung pada kematian. 

“Kegiatan silaturahmi, bermaaf-maafan di Hari Raya idul Fitri sebaiknya dilakukan secara virtual,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam siaran pers, Jumat (7/5/2021).

Pemerintah pun melakukan penyekatan di 31 titik pengamanan di wilayah Jabodetabek, untuk menghalau arus mudik serta pergerakan masyarakat. Pemerintah memastikan peniadaan mudik dalam satu wilayah aglomerasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya mencegah terjadinya penularan Covid-19.

 Dalam siaran pers bersama Satgas Penanganan Covid-19 dan Kementerian Perhubungan disebutkan, sejak awal kebijakan yang diambil pemerintah adalah peniadaan mudik yang berlaku pada 6 – 17 Mei 2021.

 Adapun pengecualian di wilayah aglomerasi berfokus pada layanan transportasi untuk kegiatan esensial harian seperti bekerja, memeriksakan kesehatan, logistik, dan sebagainya. Sedangkan mudik tetap dilarang dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dihindari. Ketentuan yang ada sekarang, baik Surat Edaran Satgas No. 13/2021 maupun Peraturan Menteri Perhubungan No. 13/2021 juga sudah sejalan dan tidak ada perubahan.

Wiku Adisasmito, pelarangan atas semua bentuk mudik baik lintas daerah maupun dalam satu daerah (aglomerasi) seyogyanya tidak akan menghilangkan esensi mudik, yaitu silaturahmi dari rumah ke rumah. Kebijakan ini dibuat mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan. Silaturahmi termasuk aktivitas bermaaf-maafan yang merupakan salah satu ibadah bagi umat muslim tidak dilarang. Tetapi diberikan alternatif dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini secara virtual.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyatakan, mudik dilarang di aglomerasi bukan berarti aktivitas transportasi juga dilarang. Untuk itu tidak akan dilakukan penyekatan.

 “Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang. Yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial, dan transportasi masih akan melayani masyarakat di kawasan ini dengan pembatasan. Baik itu transportasi darat berupa angkutan jalan maupun kereta api, akan tetap melayani masyarakat dengan pembatasan jam operasional, frekuensi dan jumlah armada. Di samping itu akan diperketat pula pengawasan terhadap protokol kesehatan,” tutur Adita.

 Mengenai aktivitas esensial, antara lain sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri strategis, pelayanan dasar, dan objek vital dan beberapa sektor sosial ekonomi pendukung seperti tempat ibadah, fasilitas umum, dan sektor seni-sosial-budaya, tetap boleh beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan ketat

 Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah, mengingat mayoritas sasaran tempat yang dituju oleh para pemudik ialah rumah orang tua atau kerabat yang lebih tua. Sedangkan data pemerintah menunjukkan, angka kematian COVID-19 didominasi oleh lansia. Semakin lanjut usia seseorang, semakin kecil pemulihan dari sakit.

“Untuk itu, silaturahmi disarankan untuk dilakukan secara virtual,” jelasnya.

Dalam hal pengendalian transportasi, Adita meminta pemerintah daerah tetap memberikan pelayanan transportasi di wilayahnya secara terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Pengaturan transportasi di kawasan aglomerasi sesuai Permenhub Nomor 13 Tahun 2021, misalnya yaitu  di sektor transportasi darat, transportasi tetap beroperasi secara terbatas melayani kawasan aglomerasi yaitu di : Medan, Binjai, Deli, Serdang, dan Karo (Mebidangro); Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek); Bandung Raya; Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur); Jogja Raya; Solo Raya; Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila), dan Makassar, Sungguminasa, Takalar, dan Maros (Maminasata). 

Pengaturan pengoperasian sarana transportasi darat pada kawasan perkotaan dibatasi jumlah operasionalnya, dengan tetap memperhatikan penyediaan bagi operasional sarana untuk kepentingan mendesak dan nonmudik.

 Di sektor transportasi kereta api, transportasi kereta api lokal di Jawa, kereta api lokal perintis Jawa dan kereta api lokal di Sumatera tetap beroperasi secara terbatas selama masa peniadaan mudik 6-17 Mei 2021.


Berikut 31 titik pos pengamanan di wilayah Jabodetabek:

17 lokasi check point

1. Jakarta Barat

- Kalideres

- Joglo

 

2. Jakarta Timur

- Jalan Lampiri Raya, Kalimalang

- Panasonic, Pasar Rebo

3. Jakarta Utara

- Jalan Perintis Kemerdekaan

4. Jakarta Selatan

- Pasar Jumat

- Depan Kampus Budi Luhur

5. Bekasi Kota

- Sumber Arta

- Harapan Indah

6. Kabupaten Bekasi

- Kalimalang Tambun

- Cibarusah

7. Depok

- Jalan Raya Ciputat-Bogor

- Jalan Raya Bogor

- Gerbang Tol Brigif

- Gerbang Tol Kukusan

- Gerbang Tol Bojong Gede

8. Tangerang Kota

- Kebon Nanas

Sementara itu, 14 titik penyekatan yang juga dijaga ketat oleh polisi di Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Bekasi Kota

- Gerbang Tol Bekasi Barat

- Gerbang Tol Bekasi Timur

2. Kabupaten Bekasi

- Kedung Waringin

- Cubeet

- Gerbang Tol Tambun

- Gerbang Tol Cibitung

- Gerbang Tol Cikarang Pusat

- Gerbang Tol Cibatu

3. Tangerang Kota

- Jatiuwung

4. Tangerang Selatan

- Gerbang Tol Bitung

- Pos Bitung

5. Polda Metro

- Cikarang Barat

- Putaran Gerbang Tol Cikarang Barat

- Cikupa

Berita Lainnya

Menhub: Tahun Ini Boleh Mudik
Menhub: Tahun Ini Boleh Mudik
NASIONAL Selasa, 16 Maret 2021