INTERNASIONAL

Utang, Senjata Indonesia Menuju Global Power

Utang, Senjata Indonesia Menuju Global Power
Catatan Team ID 2100 – Think Tank

APA sebenarnya yang ada di balik Covid-19 ini? Lihat saja, banyak negara di dunia mendapatkan pukulan keras pada sektor perekonomian. Namun, Eropa malah menggunakan senjata moneter dan akhirnya muncul lagi istilah, “Whatever it takes”, berani pinjam tanpa batas. Seperti pada krisis moneter di Eropa tahun 2011, milIaran euro akan mengalir bak air sungai di musim hujan.

Tetapi jangan lupa, utang tetaplah utang, di ujung hari mesti dikembalikan. Maka di Eropa nanti beberapa negara yang paling terpukul krisis kesehatan ini akan melemah posisinya kalau perekonomian tidak segera pulih.

 Di Indonesia dampak pandemi relatif kecil dibandingkan dengan negara barat, misalnya Belgia. Di Indonesia korban jiwa akibat pandemi menembus 30 ribu jiwa, artinya dalam 10.000 penduduk ada 1 korban jiwa, sedangkan di Belgia dari 1000 penduduk ada hampir 2 korban jiwa, 20 kali lebih dahsyat dibandingkan Indonesia.

 Dalam suasana bunga sangat rendah sejak kebijakan moneter setelah krisis 2008, fasilitas pinjaman jauh lebih banyak. Walaupun tetap perlu waspada, tapi dapat dikatakan bahwa saat ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk mendapatkan pinjaman dengan kondisi sangat menarik yakni suku bunga rendah 1%, grace period dan lainnya. Ini adalah momentum terbaik untuk berani pinjam, demi mendorong Indonesia berkembang ke posisi unggul di arena geopolitik global sebagaimana mestinya.

 Bagaimana Indonesia dalam hal ini? Tidak dapat dimungkiri, di mata lembaga keuangan internasional, Indonesia adalah murid yang baik sejak berhasil keluar dari krisis moneter di 1997-1998. Beban utang terhadap Gross Domestic Product (GDP/PBD) kecil, di posisi lebih kurang 30% terhadap PDB. Patut untuk dicamkan bersama bahwa utang tidak melulu bicara soal kelemahan, tapi juga peluang.

 Terkait dengan utang, Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS). Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS. Besaran utang itu terdiri dari ULN sektor publik pada akhir kuartal IV 2020, yakni pemerintah dan bank sentral, sebesar 209,2 miliar dollar AS atau Rp 2.907 triliun dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dollar AS atau Rp 2.895 triliun.

 Utang diartikan sebagai salah satu mekanisme untuk menambah daya demi mencapai target yang diinginkan. Utang adalah cara tercepat untuk mengobati penyakit defisit, namun, layaknya obat pasti memiliki efek samping yang mesti dipertimbangkan secara baik dan terukur.

Memaksimalkan Utang

 Agar hutang tidak melulu menjadi komoditas politik, maka perlu pola komunikasi yang baik secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat mampu melihat efek dari utang tersebut secara terukur.

 Utang harus dipergunakan semata-mata untuk kepentingan yang besar. Seperti halnya utang karena beban ekonomi yang berat efek dari pandemi covid-19. Perlindungan bagi masyarakat seperti berbagai upaya melalui jaring pengaman sosial wajib menjadi prioritas.

 Di samping itu, diperlukan alokasi dana pinjaman yang terkait bidang yang punya daya ungkit ekonomi yang besar. Tentu sangat disayangkan jika dalam masa krisis seperti saat ini, dimana porsi utang bertambah namun alokasinya masih tidak efektif atau masih business as usual. Pengelolaan utang di masa pandemi juga merupakan ujian berat bagi pemerintah, karena ujian ini akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari resesi dan melompat dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

 Lantas bagaimana memaksimalkan hutang agar produktif sehingga mampu membuat ekonomi menggeliat? Menurut hemat kami, ada beberapa poin penting yang wajib menjadi patokan agar utang benar-benar menjadi utang produktif. Pertama, grand design utang produktif. Perlu diingat, utang produktif menitikberatkan pada alokasi pembiayaan strategis bukan untuk pembiayaan barang bersifat non produktif seperti membayar gaji pegawai.

 Pembiayaan strategis lebih bertujuan untuk menciptakan daya dorong dari lesunya perekonomian seperti pembelian dan pembuatan infrastruktur penunjang perekonomian, pembiayaan mikro usaha masyarakat, relaksasi subsidi produksi usaha, pembelian system peralatan, militer dan sipil, dengan Transfer Of Technology dengan mitra yang berkompeten.

 Kalau diterapkan penyerapan ilmu pengetahuan bersamaan dengan pembelanjaan, Indonesia mendapatkan nilai yang besar di masa waktu yang panjang, bukan saja benefit alat yang sifat sementara. Khususnya dalam pembelanjaan Alutsista, yang kerap kali dianggap pemborosan uang Negara untuk peralatan yang kurang produktif. Padahal, kalau digunakan dengan bijak, anggaran belanja peralatan, sistem teknologi pertahanan bisa sangat mendukung industri nasional secara luas, tingkatkan derajat pendidikan anak bangsa, perkuat ilmu, menyerap teknologi strategis mutakhir dari luar, dan lain.

India adalah salah satu contoh yang tepat, negara ini meluncurkan program “Made India” di mana semua pembelanjaan Alutsista diharuskan terapkan komponen pembuatan dalam negeri. Mereka berhasil kontrak dengan perusahaan Perancis Naval Group untuk buat kapal selam ‘Scorpene’ di shipyard mereka sendiri di India, dan sekarang sukses membangunnya di 2021 ini sudah dapat delivery kapal selam ketiga. Kerja sama seperti ini yang perlu diterapkan, demi menambah ‘sovereignty’, kedaulatan, dan percaya diri.

 Di India juga, dengan perusahaan Perancis juga, Dassault Aviation, berkat pesanan sejumlah pesawat tempur generasi baru ‘Rafale’ sebesar 36 unit, kontrak ‘Offset’ teknologi terkait sudah bermanfaat untuk puluhan industri swasta India.

 Beberapa Negara lain juga bersedia bekerja sama lebih erat dengan Indonesia, terbuka untuk alihkan teknologi, dan lewat kontrak ‘Offset’ berkenan mendukung industri setempat.

Sebut saja Korea Selatan, Jepang, Sweden dengan perusahan terkemuka Saab, dan banyak yang lain. Pada umumnya, masing-masing Negara juga siapkan paket finansial terkait dengan penawaran komersial dan industrial.

Dampak positif akan terasa di arena luas, banyak teknologi militer yang bersifat ‘dual’, dapat digunakan sipil juga, seperti halnya dengan radar, software, cybersecurity, drone, perkapalan, dan banyak yang lain.

 Asalkan dengan criteria Transfer Of Technology demi perkuat industri nasional, maka tidak perlu ragu untuk menambah utang karena returnya akan berlimpah secara langsung dan tidak langsung

 Kedua, kolaborasi multistakeholder. Kolaborasi antar pihak baik antar kementerian dan lembaga terkait (pemerintah) maupun pihak swasta menjadi kunci kesuksesan dalam implementasi utang. Pemerintah dapat juga bekerjasama dengan pihak asing atau juga lembaga non pemerintah untuk berbagai kebutuhan kondisional.

 Ketiga, komunikasi efektif, transparan dan akuntabel. Selama ini, masyarakat sulit untuk mengetahui sumber serta persyaratan yang membebani utang, alokasi utang, dan tujuan. Mengkomunikasikan rencana utang secara tepat, transparan dan akuntabel membuat kepercayaan masyarakat maupun pasar keuangan bisa diraih sehingga perekonomian pun ikut bergairah.

 Sekarang adalah momentum untuk ambil langkah strategis supaya Indonesia naik kelas. Kami apresiasi bahwa Presiden Joko Widodo sudah ajukan inovasi yang berani, rencana pindah ibukota ke Kalimantan, demi efisiensi, itu merupakan suatu visi yang patut dikagumi. ‘Thinking out of the box’, keluar dari kebiasaan, di masa krisis, jangan terlalu konservatif dan mendengar ketakutan.

 Dalam rangka belanja alutsista, jangan ragu tekankan kewajiban kerja sama dengan industri nasional, asalkan fasilitas utang digunakan sebagai senjata dalam suatu ekosistem peralatan / teknologi / kerja sama internasional / keunggulan Geopolitik, maka keuntungan akan berlipat ganda, mendorong Indonesia menuju negara Global Power sebagai semestinya. (*)

Berita Lainnya