NASIONAL

Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945

Demokrat Tolak Amandemen UUD 1945
TEGAS MENOLAK - Syarief Hasan

JAKARTA - Partai Demokrat dengan tegas menolak amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 oleh MPR. Sejauh ini, MPR baru sebatas membahas rencana amandemen Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN). MPR samasekali tidak membahas soal perpanjangan masa jabatan presiden.

"Di MPR tidak ada pembahasan perpanjangan jabatan presiden. Tidak ada tentang masa periodisasi presiden, apalagi perubahan UUD di luar PPHN," kata Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kepada wartawan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Syarief Hasan MPR belum menetapkan keputusan apa-apa. "Karena yang kita bahas hanya PPHN, itu pun masih di dalam tahap pembahasan. Jadi belum ada keputusan apapun," ulang Syarief.

Ia mengakui kekhawatiran Fraksi Demokrat jika amandemen dilakukan, pembahasannya akan melebar yang tak hanya soal PPHN. Karena itu, fraksi Demokrat itu menolak amandemen UUD 1945.

"Karena kami yakin, jika ini dibuka, akan melebar. Siapa yang bisa menjamin? Makanya Partai Demokrat menolak amandemen UUD 1945," tegasnya.

Selain itu, Demokrat berpegang teguh pada pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyerahkan sepenuhnya perihal wacana amandemen UUD 1945 kepada MPR. "Kami Partai Demokrat tetap memegang statement Pak Presiden Jokowi waktu di Istana Bogor bahwa, 'Jangan mengikuti saya di dalam hal wacana pembahasan amandemen, karena itu domainnya MPR'," jelas Syarif. (sa)

Berita Lainnya