EDITORIAL

Rakyat Hanya Diperlukan saat Pemilu

Rakyat Hanya Diperlukan saat Pemilu
foto ilustrasi

HARI-HARI belakangan ini menjadi hari terberat bagi rakyat Indonesia. Di tengah persoalan berbangsa yang sedang menumpuk, ditambah pula ujian baru; pandemi Covid-19. Bak angin puting beliung, Covid-19 meluluhlantakkan banyak sektor, khususnya ekonomi. 

Pandemi serta merta membuat roda perekonomian berjalan lambat, bahkan nyaris berhenti. Rakyat yang diminta di rumah saja lewat aturan dengan berbagai istilah yang gonta-ganti, dipaksa untuk bertahan hidup, masing-masing mencari solusi bagaimana caranya tetap di rumah saja, tidak mencari nafkah, tapi tetap bisa makan. 

Pemilik warung yang berupaya mengadu nasib di tengah lemahnya daya beli masyarakat, juga dipaksa untuk ditutup, dengan alasan pandemi, dan status PPKM dengan berbagai level, persis keripik yang semakin pedas, semakin bikin perut mules.

Padahal jika Pemerintah taat dalam melaksanakan undang-undang, tentu rakyat tidak sakit-sakit amat. Karena undang-undang  nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, menjamin kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. Ini jelas disebutkan pada Pasal 8 undang-undang tersebut. 

Bahkan, undang-undang kekarantinaan tersebut mengatur asas pelaksanaan kekarantinaan,  yakni perikemanusiaan, manfaat, perlindungan, keadilan,  nondiskriminatif, kepentingan umum, keterpaduan,  kesadaran hukum serta kedaulatan negara.

Namun kenyataannya, rakyat tidak dijamin kebutuhan pangannya,  perlakuan aparat di lapangan pun tidak berprikemanusiaan, tidak memberi perlindungan, tidak adil dan diskriminatif. Bisa jadi, karena Pemerintah memang tidak menggunakan undang-undang ini, namun berpegang pada instruksi Menteri Dalam Negeri. Tetapi untuk pemberlakuan sanksi, aparat penegak hukum menggunakan Undang-undang kekarantinaan. 

Sebelum pandemi, rakyat sudah dihadapkan kepada banyaknya persoalan. Mulai dari pengesahan omnibus law khususnya bidang ketenagakerjaan yang dinilai merugikan tenaga kerja, derasnya arus masuk tenaga kerja asing khususnya dari China, perpecahan komponen bangsa yang semakin mengkristal, tindakan aparat hukum yang sewenang-wenang, rekayasa kasus hukum hingga penegakan hukum yang runcing ke bawah namun tumpul ke atas. 

Rakyat menjerit. Yang miskin semakin miskin. Jumlah pengangguran meningkat, makan pun semakin susah. Ketika rakyat bersuara, mulut mereka dibungkam. Undang-undang ITE dan ujaran kebencian selalu menjadi andalan untuk menjemput mereka yang bersuara keras. Bahkan, seni mural yang seharusnya lumrah dalam kehidupan demokrasi, diberangus hingga diburu mereka yang membuatnya. 

Rakyat bertanya, kepada siapa mereka dapat mengadu? Wakil rakyat yang saat pemilu meminta suara mereka, kini diam tanpa membela. Wakil rakyat yang terhormat malah sibuk berjuang untuk dirinya sendiri. Bahkan, urusan beli multivitamin pun masih harus dibiayai uang rakyat, walau belakangan dibatalkan.  

Benar-benar tanpa suara. Kemana wakil rakyat? Tak ada sikap, tak ada upaya membela rakyat. Rakyat betul-betul hanya diperlukan saat pemilu. Suaranya dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi. Setelah lolos ke gedung parlemen, rakyat pun terlupakan. ironis. (*)

Berita Lainnya