NASIONAL

Bappenas: Lahan IKN 256 Ribu Hektare, 80 Persen Tetap Hutan

Bappenas: Lahan IKN 256 Ribu Hektare, 80 Persen Tetap Hutan
TETAP HUTAN - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

JAKARTA - Luas wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar 256.000 hektare, ternyata 80 persennya akan tetap dipertahankan sebagai hutan. Ini diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.

"Luas wilayah yang akan dibangun sekitar 199.000 hektare sebagai wilayah pengembangan. Kemudian 56.000-an hektare sebagai kawasan ibu kota negaranya sendiri dan 6.700-an hektare kawasan inti. Total semua adalah 256.000 hektare," ujar Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2/2022).

Dikatakan, dengan luas yang luar biasa itu, 20 persen yang akan menjadi build up area dan 80 persen akan dibiarkan menjadi hutan sehingga wilayah IKN adalah wilayah yang menjadi forest city atau kota hutan.

Dalam kesempatan itu, Suharso menjelaskan ibu kota negara yang bernama Nusantara dibangun dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Selain itu, pemerintah, lanjut dia, ingin membuka peluang tingkat produktivitas yang tinggi di area-area IKN.

"Sehingga pembangunan ibu kota negara tidak hanya pembangunan IKN itu saja, tetapi termasuk yang di dalamnya adalah pembangunan Kalimantan secara seluruhnya dan kawasan timur Indonesia di mana posisi ibu kota negara pada saat nanti akan menjadi triangle dengan kota Balikpapan dan Samarinda," tutur dia.

Kementerian PPN/Bappenas dan KPK pada hari ini membahas rencana mengawal pembangunan Ibu Kota Negara yang undang-undangnya telah disahkan oleh DPR pada 18 Januari 2022 lalu. Suharso berujar pemerintah perlu berkoordinasi dengan KPK terkait pemindahan ibu kota negara, mulai dari manajemen perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pembangunan, sumber pembiayaan hingga evaluasi dan monitoring.

Dalam rencana ini, lanjut Suharso, KPK sudah masuk ke kelompok kerja yang ikut mengawasi persiapan, perencanaan dan pembangunan IKN agar bisa mencegah inefisiensi biaya lahan dan inefisiensi harga-harga yang berkaitan dengan rencana pembangunan IKN.

"Jadi, kami harap KPK melakukan pencegahan dalam setiap tahap pembangunan IKN ini agar tidak ada peluang korupsi," tandasnya.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan pihaknya bakal membangun sinergi dengan beberapa kementerian. Selain Kementerian PPN/Bappenas, juga dengan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan.


"Sinergi ini penting untuk membangun komitmen yang sama bahwa dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan IKN tidak boleh ada regulasi yang rawan korupsi," ungkap Firli.

Ia menambahkan KPK akan mengambil peran pencegahan, koordinasi dengan instansi berwenang, melakukan monitoring dan menyusun rencana aksi lewat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK).

"KPK juga akan mengembangkan aplikasi JAGA IKN agar masyarakat bisa turut mengambil peran," ucap Firli. (sa)

Berita Lainnya