NASIONAL

Nikahi Adik Presiden, Ketua MK Wajib Mundur

Nikahi Adik Presiden, Ketua MK Wajib Mundur
JADI KELUARGA - Usman Hasan saat dilantik Presiden Joko Widodo (foto: humas sekretariat kabinet)

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dikabarkan akan segera menikahi adik kandung Presiden Joko Widodo, Idayati. Konsekuensinya, secara etika maupun undang-undang, Anwar Usman wajib mundur dari MK. Ini karena MK adalah lembaga peradilan yang selalu menyidangkan perkara antara warga negara melawan negara (presiden).

“Jadi itu aturan umum. Hakim dilarang mengadili perkara yang melibatkan keluarganya,” kata Presiden Asosiasi Ahli  Pidana Indonesia (AAPI) Dr Muhammad Taufiq, SH, MH, kepada Satu Indonesia News Network (SNN), Senin (21/3/2022). 

Disebutkan, dalam Kode Etik dan PPH dijelaskan, hakim dalam menangani suatu perkara harus menghindari adanya konflik kepentingan, yang salah satunya adalah konflik kepentingan yang berhubungan dengan pribadi dan kekeluargaan. Dalam Angka 5 butir 5.2.1 Kode Etik dan PPH dikatakan, hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

“Hal tersebut kemudian diperinci dalam Angka 3 butir 3.1 (3) dan (4) serta Angka 5 butir 5.2.1 Kode Etik dan PPH,” jelas Taufik. 

Mengutip Detik.com, kabar rencana pernikahan itu dibenarkan oleh Wali Kota Solo yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Lamaran, kata Gibran, telah dilakukan pada Sabtu (12/3/2022) pekan lalu, yakni ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Solo. 

"Iya (tanggal 12 Maret sudah lamaran)," kata Gibran saat dijumpai di Balai Kota Solo, Senin (21/3).

Namun Gibran tidak dapat menghadiri acara lamaran tersebut. Berdasarkan informasi, lamaran resmi Anwar Usman telah diterima keluarga yang diwakili Jokowi sebagai kakak laki-laki dari Idayati pada 12 Maret lalu. Sedangkan resepsi pernikahan tersebut direncanakan akan digelar 26 Mei 2022 di Solo dilanjutkan acara pada 28 Mei 2022 digelar di Sumbawa yang merupakan daerah asal Anwar Usman. Namun, saat ditanya, Gibran mengaku belum mengetahui secara pasti kapan resepsi pernikahan pasangan itu akan dilangsungkan.

KOLEGA - Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia (AAPI) Dr Muhammad Taufiq, SH, MH. 

Menanggapi kabar rencana pernikahan ketua MK tersebut, ahli hukum Muhammad Taufiq berpendapat, dalam Kode Etik dan PPH lebih rinci mengatur, hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

“Misalnya anggota keluarga Hakim tersebut sebagai pengacara dari salah satu pihak, atau anggota keluarga Hakim tersebut memiliki hubungan dengan perkara seperti dalam perkara yang melibatkan suatu perusahaan, dimana Direktur perusahaan tersebut adalah anggota keluarga Hakim,” jelasnya.

Menurut Taufiq, etika itu lebih tinggi dari UU. Maka, ketika ia sudah menikah, maka secara etika maupun UU, wajib mundur. “Secara pribadi saya kolega Anwar Usman  di FH UNISSULA. Dia dosen yang baru dapat gelar profesor kehormatan. Tapi saya perlu mengingatkan soal ini,” ujar Taufiq.

Yang pasti, Taufiq pun menyampaikan selamat atas rencana pernikahan itu. “Semoga menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah,” ucap Taufiq. (sa)

Berita Lainnya