OPINI

Trilogi #Selamatkan2024 (1): Ini Bukan Arisan Keluarga!

Trilogi #Selamatkan2024 (1): Ini Bukan Arisan Keluarga!
Catatan Fahri Hamzah

BANYAK  hal yg harus kita jernihkan dari begitu banyak hal prinsipil dalam sistem politik dan ketatanegaraan kita. Kekeliruan dan kesalahan di dalamnya telah melahirkan efek buruk berantai dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kesalahan dan kekeliruan tersebut tampak dilakukan sebagai pembiaran tanpa ada upaya memikirkan ulang secara filosofis dan mendalam untuk dijernihkan.   Atau jika itu bukan merupakan pembenaran dari pembiaran panjang, maka mungkinkah kita bisa katakan ini adalah semacam kekeliruan umum.

Mari kita cermati apa yang saya maksud kekeliruan umum. Pada ide dasar sebuah negara, ada yang disebut dengan common good atau kebaikan umum, maka ada juga keburukan umum.  Yang kita hadapi sekarang ini adalah keburukan umum. Salah satu bukti keburukannya adalah, karena kita sudah tidak sadar bahwa suatu hal itu, salah dan buruk.

Dalam kasus keburukan umum yang terjadi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini, saya menginginkan dengan sangat,  sebaiknya presiden, ketua DPR dan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) segera menjernihkan keburukan umum ini. 

Jika  tidak bisa, maka kepada satu orang Presiden Joko Widodo dan wakilnya KH Ma’ruf Amin seharusnya bisa mewakili semua. Harapan kepada Pak Jokowi begitu tinggi, karena beliau jugalah yang harus diselamatkan dari akhir yang kurang baik tersebut.  

Ini akibat anomali politik yang sumbernya sangat fundamental, yaitu terkait terciptanya ruang transaksi gelap dalam mendapatkan mandat kekuasaan yang semestinya berasal dari suara rakyat.

Ini tentang pemilu, sebagai titik berangkat yang saya maksud. Saya merasa yakin, jika pemerintah tidak bisa memperbaiki keseluruhan kualitas demokrasi dan sistem politik kita, maka kita masih berharap pemerintah bisa berkontribusi dalam memperbaiki sistem pemilu.

Pemilu adalah asal muasal legitimasi dan legalitas kekuasaan dari seluruh penyelenggaraan pemerintahan di semua sektor kehidupan. Tanpa pemilu, tidak ada hak sekelompok orang mendapatkan kekuasaan untuk mengatur kehidupan orang lain. 

Pemilu adalah awal kita #Selamatkan2024. Maka yang bisa kita perbaiki sekarang adalah kesalahan fatal menggabungkan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), dimana syarat pencalonan presiden datang dari mandat suara rakyat yang berasal dari Pemilu 5 tahun sebelumnya! 

Coba kita renungkan dalam dalam, sampai di sini. Mari kita baca lagi Pasal 2 UUD 1945  ‘Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD’. Maka, suara rakyatlah sumber kekuasaan dalam negara demokrasi, yang suara rakyat itu harus terus diminta melalui pemilu atau rakyat harus terus memberikan mandat kuasanya terbatas dalam 5 tahun sekali. Artinya, jika mandat yang dipakai adalah mandat masa lalu, dimana pasal  kedaulatan rakyat dijalankannya? 

Dengan diselenggarakannya pileg dan pilpres secara serentak di waktu yang sama di satu sisi, dan di sisi yang lain syarat capres-cawapres dalam Pilpres harus mendapatkan mandat 20% dari suara sah pemilu, akhirnya, tiket justru diambil dari suara rakyat yang berbeda.

Coba Kita Renungkan sekali lagi, maka tiket Pilpres harus diambil dari suara rakyat yang sudah kadaluarsa karena telah diberikan untuk penyelenggaraan pemerintah pada pemilu 5 tahun sebelumnya, dengan jumlah rakyat yang berbeda, aspirasi yang berbeda dan suasana yang berbeda.

Pemilu bukan basa-basi. Sebagai contoh kecil sebuah konser dimana Anda harus membayar tiketnya. Bagaimana jadinya Jika ternyata artis yang tampil dalam konser itu telah ditetapkan oleh orang yang Anda tidak ketahui siapa dari masa lalu, padahal Anda mau nonton penyanyi idola masa kini?! Anda pasti tertipu dan Anda mungkin akan memboikot acara atau bahkan mengadukan ke pihak berwajib karena telah tertipu. 

Apalagi Ini bukan konser, ini suara rakyat yang harus jelas. Jika syarat threshold Pilpres tetap dipertahankan sebesar 20 persen, maka Pileg dan Pilpres wajib  berasal dari mandat suara rakyat yang sedang memegang mandat saat ini, bukan mandat dari rakyat masa lampau.

Inilah yang saya sebut sebagai kesalahan yang telah bertumpuk-tumpuk karena motif kita melakukan perubahan UU tidak bersumber dari nilai-nilai dan falsafah yang tercantum di dalam konstitusi kita. Tapi oleh kepentingan sesaat untuk kepentingan kelompok bahkan sangat partisan.

Karena itu saya mengusulkan kita menatap ke depan, bahwa jelas hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Tidak akan bisa dibenarkan sampai kapanpun suara rakyat yang telah kadaluarsa dipakai kembali untuk satu kegiatan yang maha penting (Pilpres). Ini bukan arisan keluarga! (penulis adalah politisi)

Berita Lainnya