OPINI

Trilogi #Selamatkan2024 (2): Ruang Gelap dan Tiket Palsu Demokrasi

Trilogi #Selamatkan2024 (2): Ruang Gelap dan Tiket Palsu Demokrasi
Catatan Fahri Hamzah

Tragedi! 

Jika mandat pencalonan dua orang pemimpin tertinggi di sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, diambil dari suara rakyat yang sudah expired. Sudah kadaluarsa! Betapa rapuhnya. Tidak hanya legitimasi, tapi juga legalitas kepemimpinan dua orang yang paling istimewa di republik ini. Bukan main! Cukuplah! Tidak akan kita temukan di belahan dunia manapun dari bangsa bangsa yang konyol sekalipun, penggunaan suara lama untuk memilih pemimpin baru.

Kalau kita ketik kalimat ‘presidential threshold’ (PT) di Google, maka yang kita temukan hanya ada artikel tentang pemilu Indonesia. Rupanya di negara lain istilah presidential threshold itu artinya angka batas kemenangan, bukan  batas syarat pencalonan.  Sungguh aneh. Tapi sekali lagi, sebaiknya kita menatap ke depan. Kita harus perbaiki kualitas dan prosedural demokrasi kita demi legalitas dan legitimasinya.

Pak Joko Widodo yang terhormat, ini waktu yang baik bagi kita semua untuk memperbaiki keadaan dan dimulai dengan memisahkan pemilihan legislatif (pileg) dengan pemilihan presiden (pilpres). Karena apabila regulasi tetap menghendaki adanya tiket Pilpres (PT20%), maka tiket itu harus didapatkan terlebih dahulu.

Dan tiket itu haruslah bersih! Didapatkan  dari rakyat dengan janji-janji yang terintegrasi antara calon dan aspirasinya pada kurun waktu yang aktual sesuai dengan sifat dari aspirasi dari rakyat oleh partai politik yang akan ikut kompetisi dalam periode pemilu yang sama. Hanya dengan cara itu politik kita menjadi rasional, masuk akal kembali.  

Politik harus bisa dijelaskan kepada rakyat di halaman depan ruang publik yang terang benderang tanpa misteri dan hal hal yang tidak masuk akal, seperti yang terjadi sekarang ini. Hanya dengan cara itu konstitusi modern kita dapat ditafsirkan secara terang benderang tanpa multi interpretasi. Bahwa konstitusi menghendaki penggunaan akal sehat dan nalar yang lurus, dalam proses kita menyelenggarakan negara dari A sampai Z penyelenggaraan negara tersebut. Bahwa karena pemilihan presiden mensyaratkan adanya tiket dengan persentase tertentu dari suara sah pemilu, maka tiket harus didapatkan terlebih dahulu dalam satu perlombaan perebutan suara rakyat di level legislatif. Silahkan perkenalkan calon legislator Anda!

Sekali lagi, hanya dengan cara itu Pemilu akan secara aktual berorientasi ke depan selain akan menjadi rasional dan masuk akal.  Jika tidak, maka Pemilu hanyalah sebuah misteri khususnya pemilihan presiden yang kita tidak tahu ujung pangkalnya, tiba-tiba kita sudah berada di kotak suara 2024 dengan mandat suara dari rakyat masa lalu dan pemilihan presiden di masa lalu. Tragis!

Mari kita merapalkan lagi dengan sungguh-sungguh bahwa Pemilu adalah sebuah pesta demokrasi yang tidak saja menyenangkan, tetapi juga memberikan harapan kebahagiaan dan optimisme masa depan. Itu sebabnya penyelenggaraan pemilu harus didesain untuk memenuhi tujuan dari kedaulatan rakyat itu sendiri. 

Kalau kita sedang menyelenggarakan pemilihan anggota cabang kekuasaan lembaga perwakilan, ke depan kita harus mengatur bahwa biarlah anggota legislatif yang dipilih terlebih dahulu (DPR, DPD, DPRD), baru kita memilih Presiden dan pemerintahan eksekutif daerah melalui Pilkada.

Tetapi apabila kita hendak memilih dengan pertimbangan per wilayah, dimana pusat terlebih dahulu baru daerah, maka sebaiknya kita memilih semua otoritas pusat (DPR, DPD DAN Presiden) tanpa persyaratan yang aneh-aneh, yang menyisakan ruang gelap penuh misteri. Hanya dengan cara itu semua agenda pemerintahan dapat dikedepankan tanpa hutang piutang masa lalu. 

Adalah praktik yang berbahaya dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan sumber kekuasaan dari suara rakyat yang sudah laku terjual kepada segelintir tangan dan kuasa harta. Sungguh mencurigakan, bahwa orang orang kaya mulai bergentayangan, baik sebagai kandidat yang telah membeli tiket dari belakang layar maupun sebagai tukang bayar yang telah menggelontorkan uang di dapur-dapur partai politik secara diam-diam.

Padahal sekali lagi, kita tidak mau ada ruang gelap dalam demokrasi kita. Demokrasi dan Pemilu sebagai bagian terpenting di dalamnya haruslah sepenuhnya dikelola di ruang terbuka yang kasat mata. Membiarkan beredarnya tiket palsu dalam pesta demokrasi adalah bahaya yang luar biasa! 

Jika ide ini diterima, maka tidak ada lagi menteri yang sibuk kasak-kusuk kesana kemari meninggalkan tugas, merayu ormas dan partai politik, menghabiskan uang dan fasilitas negara untuk curi start kampanye pemilihan presiden tanpa malu dan tanpa merasa punya konflik kepentingan.


Saya berani menyimpulkan secara tegas bahwa runtuhnya elektabilitas Presiden Jokowi belakangan ini adalah akibat ulah dari partai dan anggota kabinet yang tidak fokus lagi bekerja untuk rakyat. Perhatian mereka sudah tertuju kepada kursi presiden yang memang lebih penting!

Kursi presiden memang jauh lebih penting bahkan bagi partai politik karena memang kursi legislatif sering hanya menjadi embel-embel  belaka. Presiden memang terlalu kuat dan penting, apalagi saat DPR dikendalikan dari belakang oleh para pejabat partai politik. Semua orang juga tergoda dengan jabatan presiden yang begitu penting itu, termasuk kepala daerah yang akhirnya dikritik sendiri oleh partai politik yang sama. 

Jika proposal ini diterima, maka tidak akan ada lagi kepala daerah yang merasa salah tingkah oleh lembaga survei.

Jika proposal ini diterima, maka kabinet akan fokus bekerja untuk keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan global dalam krisis besar, sehingga seluruh sumber dan upaya akan digunakan untuk sepenuhnya mensukseskan tugas sebagai pembantu presiden.

Jika proposal ini diterima, maka kita semua sebagai bangsa hanya akan menyaksikan partai politik melalui para calon legislatifnya menawarkan ide dan pikiran besar tanpa mengganggu jalannya pemerintahan karena mereka mengincar kursi yang berbeda.

Dengan cara inilah seluruh partai politik yang lama maupun yang baru harus bekerja mencari mandat baru. Tidak boleh jualan tiket lama untuk calon presiden yg pasti adalah orang yang banyak uangnya atau orang yang dibayar oleh kelompok yang banyak uangnya.

Kita harus menghentikan seluruh prilaku ganjil partai politik yang merasa superior karena sudah memegang tiket palsu dan basi yang dijajakan kepada para calon presiden untuk mengumpulkan dana bagi penyelenggaraan legislatif Pemilu yang mereka anggap tak begitu penting. Mereka seolah sudah puas dgn transaksinya dengan para calon presiden yang akan datang. 

Hal terpenting yang harus disadari adalah, mereka telah menipu rakyat Indonesia,  karena mereka sebenarnya tidak fokus untuk menyiapkan kader mereka menuju Pilpres akibat kader tidak punya uang untuk membeli tiket yg harganya sangat mahal.

Sementara itu para capres, orang-orang kaya, para pejabat dan kepala daerah dengan posisi tawarnya dalam penyelenggaraan negara menggunakan sumber dayanya untuk membeli tiket dari para ketua partai. Mereka sibuk berdandan untuk sebuah pesta yang dihadiri oleh orang-orang kaya. Parpol tidak punya kepentingan jangka panjang untuk membangun partai dan memperjuangkan partai dan kadernya menjadi pemimpin bangsa. Karena bagi mereka yang penting adalah bisa menjual tiket lebih awal dan meraup uang miliaran rupiah dari transaksi haram di belakang layar itu.


Kepalsuan ini harus dihentikan! Partai politik yang menjadi joki orang-orang kaya dan antek-antek oligarki harus distop. Partai politik harus mencalonkan kader-kader terbaik mereka di awal, dan dari situlah kita akan menemukan pertarungan pikiran dan ide-ide besar dari kader-kader partai politik. Sehingga  kontestasi pemilihan pemimpin tertinggi di republik bukan sekedar basa-basi cerdas cermat, oleh calon presiden dan wakil presiden setingan dan pura-pura, karena memang sesungguhnya mereka tidak memperjuangkan apapun kecuali sebagai suruhan orang-orang di belakang layar.

Partai politik harus mengambil kembali kedaulatan dan kewibawaan yang diharapkan oleh rakyat dari keberadaan sebuah alat perjuangan yang bernama partai politik, agar mereka menyumbangkan pikiran terbaik melalui kader terbaik yang mereka ciptakan.

Kembali ke ide dasar dari proposal ini, ini tentang legitimasi dan legalitas kepemimpinan nasional!  Hal tersebut sangat fundamental dalam demokrasi, mandat menjadi pemimpin nasional haruslah datang dari suara rakyat yang aktual dan nyata. 

Demokrasi mendasarkan diri pada mandat suara rakyat yang mandat suara rakyat itu harus diminta kembali setiap Pemilu.  Catatan saya tentang mandat , sekali lagi, bahwa daulat suara rakyat sebagai sumber kekuasaan dalam demokrasi  membuat tak mungkin kita menggunakan mandat yang sudah expired! (penulis adalah politisi)

Berita Lainnya