OPINI

Trilogi #Selamatkan2024 (3): Bangsa Ini Memanggilmu, tak Sekedar Tugas KPU!

Trilogi #Selamatkan2024 (3): Bangsa Ini Memanggilmu, tak Sekedar Tugas KPU!
Catatan Fahri Hamzah


DALAM sistem parlementer, bahkan keabsahan sebuah pemerintahan sering ditantang di tengah jalan, sehingga sering sekali terjadi, seorang  perdana menteri terpaksa atau tidak terpaksa, harus menyelenggarakan kembali Pemilu  (Pemilu ulang) untuk membuktikan bahwa mereka masih didukung oleh rakyat.


Dalam tradisi presidensial seperti kita, kita tidak harus melaksanakan Pemilu ulang untuk membuktikan legitimasi, karena pada dasarnya kekuatan oposisi berada di luar pemerintahan.  Praktik jual beli tiket kadaluarsa di paparan saya 1 dan 2, telah benar-benar merusak sistem presidensialisme kita. Keberadaan  tiket kadaluarsa ini sangat mengganggu secara filosofis dan membuat kita jadi konyol secara kolektif. 

Bagaimana bisa konsep yang begitu dangkal bisa hadir dan bahkan menjadi kebenaran yang diterima secara luas  (Ingat keburukan umum?), bahkan mirisnya justru diperjuangkan oleh semua partai politik! Memang, bertahun tahun belakangan ini kita tidak pernah lagi menyentuh perdebatan filosofis tentang demokrasi kita termasuk filsafat pemilihan umum, hak suara, konsep kedaulatan rakyat dan bagaimana ia digunakan. Terlalu banyak yang kita bicarakan adalah semacam jalan pintas dan menghalalkan segala cara, seolah-olah prosedur dalam demokrasi tanpa makna dan tanpa nilai nilai yang luhur di dalamnya. Sehingga dengan kasar dan kasat mata para politisi mengatur agar suara rakyat yang telah diberikan dan telah habis masa legitimasinya justru menjadi barang dagangan utama menghadapi pemilihan presiden 2024.

Sungguh sebuah pengkhianatan yang sangat kasar kepada demokrasi kita dan kepada kedaulatan rakyat. Sebuah pencurian dan perampokan besar-besaran yang dilakukan secara bersekongkol agar mereka semua mengantongi barang berharga yang bernama tiket Pilpres 2024. Dan tiket itu sekarang telah masuk ke dalam bursa perdagangan di pasar-pasar gelap kekuasaan bawah tanah dan bawah meja. Mereka sekarang sedang melakukan tawar menawar atas sebuah barang yang paling berharga melebihi harga intan berlian.

Mari kita hentikan semua kegilaan ini. Mari kita akhiri semua perbuatan jahat ini yang telah membuat politik kita memfasilitasi tindak pidana. Orang orang yang menjadi pemimpin pada dasarnya adalah mereka yang telah dipaksa oleh segelintir orang untuk berada di dalam kertas suara. Dan kehadiran mereka di dalam kertas suara itu tidaklah melalui prosedur yang bertanggung jawab, melainkan percakapan terbatas. Kehadiran para pemimpin kita ini tidak pernah dikonsultasikan pada rakyat, bahkan nama mereka tidak pernah didengar sebelumnya. Tiba-tiba sudah memimpin kita!

Jika kita gagal menghentikan tindakan yang tidak waras ini, sekali lagi, maka dapat diduga bahwa tidak saja pasca pemilu 2024, bahkan sebelumnya demokrasi kita telah dan tak akan lagi dihargai oleh rakyat kita sendiri. Demokrasi kita akan ditinggalkan pergi.

Maka tak akan ada lagi yang luhur tentang pemimpin, karena semuanya adalah hasil dagang sapi. Semua partai politik ikut berdosa karena telah menjadi jalur perdagangan tiket palsu. Tindakan ini harus dilawan sekuat tenaga karena ini adalah hidup atau matinya demokrasi kita!.

Saya mengajak semua yang masih waras dan punya niat baik untuk melihat bahwa pemilihan pemimpin adalah peristiwa yang paling syahdu dan paling suci sehingga dasarnya mestilah sesuatu yang agung dan tinggi sesuatu yang luhur dan membuat tenang akal budi.

Kalau kita sebagai bangsa memperjuangkan agar akal pikiran, reputasi, kehormatan, harga diri, keilmuan dan kecakapan menjadi dasar pemilihan pemimpin, maka kita akan menyaksikan pemimpin yang menghadirkan reputasi dan kehormatannya, ilmu dan pengetahuannya di ruang publik kita.

Tapi apabila kita sebagai bangsa berkomplot menggunakan uang dalam memilih pemimpin dan melakukan transaksi material; jabatan dan peluang, proyek dan bisnis, maka ke depan kita akan menyaksikan pemimpin yg berdagang dengan rakyatnya, mengumpulkan uang dari jabatan dan pangkat mereka.

memurnikan  kembali proses politik pemilihan umum bukanlah  urusannya KPU semata, tapi urusan semua pihak. Dan yang terpenting adalah mereka yang masih punya pikiran dan akal sehat serta nurani dan harga diri. Bangsa kita memanggil kita kembali!  (penulis adalah politisi)

Berita Lainnya