NASIONAL

Ichsanuddin Noorsy: Rakyat Disuruh Memilih di Pilpres yang Salah

Ichsanuddin Noorsy: Rakyat Disuruh Memilih di Pilpres yang Salah
DAHAGA KETELADANAN - Chusnul Mar'iyah dan Ichsanuddin Noorsy.

Laporan Karina Joedo, Koresponden di Singapura

DUO cendekiawan ekonomi dan politik, Ichsanuddin Noorsy dan Chusnul Mariyah terlibat diskusi menarik yang layak disimak. Di channel Youtube IC the Real Show, keduanya membahas soal Isu Pilpres 2024. Noorsy mengaku miris melihat negeri ini. Rakyatnya dipaksa untuk memilih presiden di ajang pemilihan presiden (pilpres) yang bermasalah. 

“Bang Noorsy, apakah calon-calon (presiden) yang ada,  bisa membawa Republik Indonesia menjadi lebih baik?” tanya Chusnul Mariyah membuka diskusi.

Mendapati pertanyaan ini, Noorsy malah mengatakan,”Betapa sakitnya negeri ini. Karena rakyat dipaksa untuk memilih calon pemimpin dari pemilihan yang punya latar belakang masalah,” tegas Noorsy.

Diskusi panjang lebar dibeberkan secara sistematis dan paradigmatis oleh keduanya. Chusnul Mariyah mengatakan, ada beberapa isu menjelang pilpres 2024. Beberapa diantara, yakni soal peniadaan pilkada 2022 dan 2023. “Posisi politik  dalam konsep ilmu politik semestinya dipilih oleh rakyat. Tetapi sekarang di PLT-kan. Kewenangan menjadi berada di tangan menteri dalam negeri,” tegas Chusnul.

Isu lainnya, yakni kelompok masyarakat yg mengajukan judicial review (JR) Presidential threshold 20% ke Mahkamah Konstitusi (MK), minta dihapus untuk menjadi 0%. MK menolak sejumlah JR yang diajukan berbagai kelompok masyarakat. Terlepas soal yang mendasari pengajuan JR tersebut, kenyataannya, menurut Chusnul, Presidential threshold 20% itu tidak sesuai kenyataan.

“Karena pada kenyataannya hari ini tidak ada parpol yang memiliki kursi 20% di DPR. Akibatnya, Oligarki politik ( yang duduk di DPR dan penguasa) merekayasa politik suksesinya agar berputar di antara mereka. Wacana tiga periode dari tiga partai sehingga saling menyandera,  perpanjangan masa jabatan, mencari boneka pasangan capres,” ujar Chusnul. 

Sebagai akademisi, kata Chusnul, ia tidak suka pemilu eksekutif disatukan dengan legislatif. Karena pada akhirnya, legislatif tidak dibahas. Akhirnya isu isu lokal tidak diperhatikan  dari tingkat nasional, DPRD provinsi, kabupaten dan kota. 

"Buat apa penyelenggaraan tiga kali pemilu memerlukan dana Rp100 triliun dengan kotak kardus? Sedangkan tahun 2004 untuk tiga kali pemilu hanya memerlukan Rp7,2 Triliun, memakai kotak aluminium yang bisa digunakan 13 kali pemilu," tegas Chusnul.

Ia sendiri pernah menjadi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU),  yang mana pada saat itu untuk pertama kalinya pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

 “Dan yang menarik bagi saya, kata Chusnul, buat apa mengutak-atik calon presiden dan wakilnya, sementara pengajuan PT 20% ditolak oleh MK?” ujar Chusnul.

Sementara  Ichsanuddin Noorsy menambahkan, sistem demokrasi di Amerika, tidak bisa dijadikan acuan. Karena mereka saja yang pemilihan eksekutif dan legislatifnya terpisah, masih menghadapi masalah dana. Ini karena segelintir orang menguasai bisnis ekonomi dan segelintir orang menguasai politik, bergabung untuk mengatur negara bahkan dunia. 

Tapi perekrutan lebih baik karena ada konvensi, yaitu adanya first elections di masing masing partai,  bisa sampai 11 orang yang dilakukan di semua negara bagian,” ujar Noorsy.

 Dikatakan,  soal Presidential threshold adalah masalah hak asasi manusia (HAM).

Karena aturan ini menjadikan hambatan masuk, menjadikan anti kompetitif bertentangan dgn demokrasi sendiri. Calon independen harus lewat partai.

Partai dijadikan satu satunya pemegang saham. Akhirnya dialah yg membuat hukumnya. 

" Makanya MK menyatakan PT 20% tidak bertentangan dgn konstitusi. Padahal dihadapkan pelanggaran HAM yg mutlak,” tambah Noorsy.

Dua cendikiawan ini juga membahas adanya foto antara Anies Baswedan bersama Puan Maharani di ajang Formula E, disangkut pautkan dgn calon calon yang muncul untuk pilpres mendatang. Menurut mereka, itu tidak baik dalam kerangka sistem.

 “Pertanyaannya adalah, kinerja apa yang sudah dicapai oleh para calon dalam menjalani amanat konstitusi?” tanya Noorsy. 

Misalnya, kata Noorsy,  Anies Baswedan disebut berhasil menanggulangi banjir,  membangun Jakarta International Stadium (JIS) hingga pengintegrasian moda transportasi. “Itu semua adalah amanah, bukan achievement. Artinya, Anies Baswedan sedang menjalani UU pemerintahan dengan baik. Proporsional saja, tak perlu di agungkan,” tegas Noorsy.

Soal ajang balapan  Formula E, menurut Noorsy, jangan dilihat ajang balapan yang sukses. "Formula E adalah ajang kompetisi something beyond the racing, global politics melihat ini adalah calon yang didukung Global Power," ujar Noorsy.


Chusnul Mariyah dan Ichsanuddin Noorsy kemudian memberikan acuan tentang bagaimana memilih calon pemimpin. Calon presiden seperti apa yang bisa membayar dahaga kepercayaan rakyat, menurut mereka,  yakni pemimpin yang bisa menyetarakan kompetitif konsistensi di ajang global.

 “Pilihlah pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi, karena dia akan mampu membangun narasi yang menggambarkan kemampuan kompetensi keilmuannya. Memiliki etika menyayangi rakyat kecil , bukannya malam-malam membagikan hadiah, apalagi  dilempar lemparkan pada rakyat saat memberikan,” kata mereka. 

Menurut Chusnul,  barokah rahmat Allah karena pemimpin tersebut mengurus rakyat kecil dengan menghormati. Carilah pemimpin yang memiliki aset bukan sekedar labelitas, bukan sekedar boneka yang tidak memiliki jenjang karir seperti satria piningit. Karena kader harus muncul dari kaderisasi mobilitas vertikal, bukan milik keluarga. “Pemimpin 2024 adalah pemimpin yang menjawab kedahagaan masyarakat akan keteladanan,” ujar mereka menutup diskusi. (*) 

Berita Lainnya