DAERAH

Sirajudin: Rendah, Komitmen Kepala Daerah Terhadap Pendidikan 

Sirajudin: Rendah, Komitmen Kepala Daerah Terhadap Pendidikan 
PENTINGNYA PEMERATAAN - Sirajudin mengunjungi SMAN 4, Batam (foto: yudi)

BATAM - Anggota DPRD Kepulauan Riau (Kepri) Sirajudin Nur mengungkapkan kekecewaannya terhadap rendahnya komitmen Gubernur Kepri Ansar Ahmad terhadap pendidikan di daerah. Pendidikan tidak menjadi prioritas kepala daerah saat ini, sehingga menjadi masalah besar, khususnya dalam soal pembangunan pendidikan yang berimbang.

“Bagaimana bisa kualitas pendidikan merata, sementara pembangunan pendidikan tidak merata,” kata Sirajudin Nur dalam dialog di RRI Pro1 Batam, Kamis (16/6/2022). 

Dalam diskusi soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 itu, Sirajudin mengatakan, peningkatan kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan politik anggaran Kepala Daerah bersama DPRD. Kepala Daerah dituntut untuk mewujudkan komitmen visi misi nya guna mensejahterakan masyarakat. Salah satu alat ukur komitmennya adalah besaran anggaran yang diperuntukkan untuk membangun Pendidikan yang berkualitas.

“Salah satu solusi terbaik untuk mengurangi kegaduhan dalam proses PPDB yakni dengan kebijakan politik anggaran pembangunan pendidikan yang berimbang.  Jangan ada lagi sekolah yang mendapat Privilege. Semua sekolah harus diberi porsi yang sama sesuai kebutuhan pengembangannya, yakni sarana prasarana, guru, dan infrastruktur pendidikan lainnya,” jelas Sirajudin.

Soal terjadinya penumpukan calon siswa yang mendaftar di sekolah yang disebut-sebut sekolah favorit, itu adalah dampak dari kurang meratanya pembangunan pendidikan. Namun, percayalah, kata Sirajudin, bahwa masih banyak sekolah berkualitas di daerah ini. 

“Kita terus mengejar kebutuhan sarana prasarana. Tahun ini ada 143 ruang kelas baru dibangun. Kemudian ada rotasi guru-guru. Ini penyegaran guru untuk sekolah-sekolah lain,” ujarnya.

Ia menyinggung kondisi sekolah di daerah lain di Kepri,  yang sarana prasarana pendidikannya mengkhawatirkannya. Sehingga sulit menolak psikologi masyarakat yang menginginkan sekolah terbaik untuk anaknya. Untuk itu, ia mengajak untuk tidak mencari kesalahan satu sama lainnya atas kondisi ini, tapi ia mengajak untuk membangun kesadaran bersama mengatasi situasi ini.

Kenapa kemudian dari banyaknya sekolah, hanya ada 2 sekolah yang disebut unggul, itu karena selama ini abai dalam soal pemerataan pembangunan. “Kesenjangan itu karena kita kurang berpihak kepada beberapa sekolah terkait anggaran. Guru-guru yang punya kompetensi, tidak disebar secara merata ke sekolah-sekolah baru ini problem kita juga. Maka pemerintah tidak boleh lepas tangan,” tegas Sirajudin.

Ia pun mengatakan, dalam rapat komisi IV DPRD Kepri dengan kemarin, ia sudah meminta kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, agar tahun tahun ini paling lambat Desember, mereka sudah menyerahkan ke komisi IV tentang jumlah kebutuhan sarana prasarana sekolah.

“Di Batam ini agak unik. Ini kota maju tapi masih ada SMA yang di tenda,” ujarnya miris. (sa)

Berita Lainnya