HEADLINE

Sekjen KPU Disebut Terlibat Kecurangan Verfak, Bernad: Ada Tim Teknis

Sekjen KPU Disebut Terlibat Kecurangan Verfak, Bernad: Ada Tim Teknis
Ilustrasi kantor KPU RI

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih buka-bukaan soal dugaan kecurangan Komisi Informasi (KPU) Pusat yang meloloskan tiga partai politik (parpol), dari status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS). Dugaan kecurangan itu tak hanya dilakukan oleh anggota KPU Pusat, tetapi juga Sekjen KPU Pusat Bernad D Sutrisno. 

“Instruksi buruk oleh anggota KPU Pusat kepada KPU Daerah tidak dilaksanakan. Diduga strateginya berubah. Kali ini melalui sekretaris jenderal KPU RI yang disinyalir memerintahkan sekretaris provinsi untuk melakukan hal serupa,” kata perwakilan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan, dalam jumpa pers melalui kanal Youtube Sahabat ICW, Minggu (18/12/2022). 

Menurut Kurnia, Sekjen KPU Pusat Bernad memerintahkan sekretaris KPU provinsi agar memerintahkan pegawai operator sipol, baik kabupaten atau kota untuk mendatangi kantor KPU Provinsi kemudian diminta mengubah status verifikasi partai politik dari TMS menjadi MS. 

Panjang lebar Kurnia menjelaskan kronologi dugaan kecurangan KPU untuk meloloskan tiga parpol yang TMS. Kronologi pertama itu menurut Kurnia, bermula pada 5 November 2022. Setelah melakukan verifikasi faktual (verfak) partai politik, KPU kabupaten-kota menyerahkan hasil verfak ke KPU tingkat provinsi.

Kemudian pada 6 November 2022, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verfak partai politik untuk seluruh kabupaten-kota melalui aplikasi yang dibuat oleh KPU dengan nama sistem informasi partai politik (Sipol).

“Kemudian ini poin pentingnya teman-teman (wartawan), pada tanggal 7 November 2022 sedianya waktu ini dijadwalkan untuk agenda penyampaian hasil rekapitulasi verifikasi partai politik oleh KPU Provinsi kepada KPU Pusat. Praktik indikasi kecurangan pertama itu dilakukan oleh anggota KPU RI dengan cara mendesak KPU provinsi melalui video call, untuk mengubah status verifikasi partai politik dari yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat,” jelas Kurnia.

Namun rencana itu menurut Kurnia sebagaimana temuan mereka, terkendala karena beberapa anggota KPU daerah, baik provinsi kabupaten maupun kota tidak sepakat untuk melakukan instruksi yang disebut Kurnia sebagai instruksi buruk.  Sehingga kemudian diduga strateginya berubah. Kali ini melalui sekretaris jenderal KPU RI yang disinyalir memerintahkan sekretaris provinsi untuk melakukan hal serupa. “Caranya, sekretaris provinsi memerintahkan pegawai operator sipol, baik kabupaten atau kota untuk mendatangi kantor KPU Provinsi kemudian diminta mengubah status verifikasi partai politik,” tegas Kurnia.

Kabarnya, masih menurut Kurnia, Sekjen KPU sempat berkomunikasi melalui video call lagi untuk menginstruksikan secara langsung disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak. Temuan ini menurut Kurnia, mengkonfirmasi dugaan sebelumnya, yakni memutasi ASN KPU daerah yang bertugas pada aplikasi sipol. 

“Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan kabar adanya dugaan iming-iming yang disampaikan oleh jajaran petinggi KPU pusat kepada struktural penyelenggara Pemilu daerah, yakni akan dipilih kembali pada  pemilihan calon anggota KPU provinsi, kabupaten-kota yang akan digelar pada tahun 2023 mendatang.

“Setidaknya tahun 2023 ada 24 provinsi yang akan menggelar pemilihan anggota KPU provinsi dengan total jumlahnya ada 136 orang. Sedangkan pada tingkat kabupaten-kota ada pemilihan di 317 daerah dengan jumlah 1.585 orang,” jelas Kurnia.  

Menurut dia, praktik-praktik intimidasi intervensi kecurangan ini tentu tidak bisa dibiarkan,  karena menodai asas utama tentang independensi dari lembaga Komisi Pemilihan Umum. Sehingga mereka pun menyampaikan tiga tuntutan kepada KPU Pusat, Komisi II DPR RI dan Presiden Joko Widodo. 

Tuntutan pertama, menurut Kurnia, ditujukan kepada KPU. Sampai saat ini, tambahnya, mereka belum pernah mendengar pernyataan dari KPU Pusat tentang audit besar-besaran sistem informasi parpol atau sipol, dan menyampaikan secara terbuka transparan kepada masyarakat.

“Itu yang kami tunggu-tunggu sebenarnya karena berbagai kesaksian baik yang muncul di media cetak atau yang kami himpun itu ada indikasi perubahan data di dalam sipol tersebut. Maka jawabannya adalah audit sipolnya, biar nanti terlihat ada perbedaan-perbedaan pada tanggal-tanggal tertentu,” ujar Kurnia.

Karena menurut dia, sistem ini didasarkan pada digital elektronik. Pasti setiap perubahan data historinya akan kelihatan di sana. “Ini sangat penting sekali untuk dilakukan, karena sampai detik ini kami belum pernah mendengar hal ini berani diutarakan oleh anggota KPU Pusat,” tegas Kurnia.

Kemudian, tuntutan kedua,  ditujukan kepada Komisi II DPR RI agar memanggil KPU Pusat sebagai bentuk menjalankan mandat pengawasan untuk mengklarifikasi temuan dari Koalisi masyarakat sipil kawal Pemilu bersih. Jika kemudian ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam proses verfak parpol, mereka mendesak kepada Komisi II agar memanfaatkan kewenangan yang tercantum jelas di dalam pasal 38 ayat 1 huruf B undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang isinya adalah Komisi II DPR RI punya kewenangan untuk merekomendasikan pemberhentian anggota KPU yang diduga berbuat kecurangan.

Terakhir, tuntutan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo agar memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak dicemari dengan praktik intimidasi kecurangan koruptif dan manipulatif. Ini penting sebagai bukti konkret komitmen dari pemerintah menghasilkan pemilu yang bersih, objektif, independen dan mengedepankan nilai-nilai integritas.

“Mengingat dua tahun lagi Pak Jokowi akan menanggalkan jabatannya tentu akan sangat baik jika hal-hal yang mendasar dan menjadi keresahan masyarakat bisa dibereskan,” tegas Kurnia. 

SEKJEN KPU MEMBANTAH

Terpisah, Sekjen KPU, Bernad D Sutrisno membantah mengintimidasi anggota sekretariat KPU t provinsi melalui panggilan video atau video call untuk merekayasa atau memanipulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"Tuduhan bahwa saya melakukan intimidasi dan ancaman melalui panggilan video pada 7 November 2022 itu tidak benar karena setiap kegiatan sudah ada tim teknis yang memiliki tugas untuk menjelaskan substansi," ujar Bernad, dikutip dari Antara, Senin (19/12).

Ia menambahkan, pada 7 November 2022 pihaknya hanya melakukan rapat di tingkat sekretariat KPU provinsi yang merupakan kegiatan rutin dalam rangka penyiapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu di tingkat provinsi.

Sekretariat di setiap tingkatan KPU katanya, memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagai sistem pendukung. Sekretariat memberikan dukungan teknis administrasi kepada ketua dan anggota KPU, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Di antaranya, mereka bertindak sebagai operator Sistem Informasi Partai Politik dan sistem teknologi informasi lainnya di KPU.

"Kaitannya dengan penyelenggaraan tahapan pemilu, kewenangan sekretariat sebatas memfasilitasi terlaksananya setiap tahapan pemilu. Kebijakan dan keputusan di setiap tahapan merupakan wewenang ketua dan anggota KPU pusat, provinsi dan kabupaten/kota," kata Bernad. (sa)

Berita Lainnya