POLITIK

KPU RI: Verfak Partai Ummat Sesuai UU Pemilu

KPU RI: Verfak Partai Ummat Sesuai UU Pemilu
SESUAI UU PEMILU - Idham Holik, Komisioner KPU RI.

JAKARTA - Kesempatan bagi Partai Ummat untuk kembali melakukan verifikasi faktual (verfak) Pemilu 2024 telah sesuai Undang-Undang Pemilu. Kesempatan itu diberikan setelah Bawaslu menggelar mediasi. UU Pemilu menyebut Bawaslu bisa mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kata sepakat. 

"Pasal 468 ayat 3 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah landasan hukum sidang mediasi dalam sengketa proses Pemilu," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik kepada media, Rabu (21/12).

Menurut IDham, kasus tidak lolosnya Partai Ummat kemarin termasuk dalam sengketa proses pemilu berdasarkan pasal 466 UU Pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu bisa menggelar mediasi untuk menyelesaikan hal itu.

Partai Ummat punya waktu 10 hari untuk penuhi syarat ikut Pemilu 2024 tersebut, yakni kembali lakukan verfak. Sebelumnya, Partai Ummat tak lolos dalam verifikasi faktual. Mereka tak masuk dalam daftar 17 partai politik peserta Pemilu Serentak 2024 yang ditetapkan KPU. Partai Ummat pun kemudian menggugat KPU ke Bawaslu.

Dalam proses sengketa Pemilu di Bawaslu, didahului dengan mediasi, sebelum berlanjut ke ajudikasi. Bawaslu pun kemudian mempertemukan Partai Ummat dan KPU untuk proses mediasi.

Dalam mediasi, kedua pihak yang bersengketa, yakni KPU dan Partai Ummat sepakat untuk melakukan verfak ulang di NTT Sulawesi Utara.

Terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani menyatakan bahwa partainya sangat siap untuk melakukan proses tersebut. 

"Mulai Rabu (21/12/2022), kita diberi waktu untuk 'melengkapi' data yang kita punya di dua provinsi itu. Kata melengkapi kita kasih tanda kutip karena sesungguhnya data kami sudah lengkap sejak lama. Tapi kesempatan ini kita gunakan untuk mengecek ulang data-data tersebut sehingga tidak ada keraguan bahwa Partai Ummat layak mengikuti Pemilu 2024," kata Buni kepada SNN. (es)

Berita Lainnya